Pusat Pemerintahan

Sejak kapan Jakarta menjadi ibukota Negara. Menurut sejarah ibukota kita pernah dipindahkan karena pertimbangan politik dan keamanan. Kota yang sempat menjadi ibukota negara adalah Yogyakarta dan Bukittinggi (?). Oke, bagaimana kalau sekarang kita menggagas Jakarta dipindahkan ke lokasi lain. Maksudnya cukuplah Jakarta sebagai kota industri/pusat bisnis. Sementara pusat pemerintahan kita pindahkan ke Sukabumi atau ke Bogor atau ke Subang. Kenapa tidak, apakah hal yang mustahil jika kita memisahkan ibukota dari pusat bisnis. Saya tidak tahu persis, tapi di Amerika pan Ibukota Washington DC sementara pusat bisnis ada di New York.

Hal ini akan berdampak dan terdapat banyak manfaat. Pertama jelas dengan pemisahan pusat bisnis dan pemerintahan akan mempermudah pengaturan kota. Tentunya desain kota bisnis dan pemerintahan akan berbeda. Berhubung Jakarta memiliki pelabuhan laut dan udara serta agar jangan mengganggu kegiatan bisnis maka lebih tepat sebagai pusat bisnis. Sementara Subang atau Sukabumi atau bahkan Solo, bisa kita jadikan pusat pemerintahan. Why not, dan apa yang aneh dari gagasan ini. Saya rasa wajar dan semuanya bisa berjalan. Subang bisa segera disulap menjadi pusat pemerintahan dengan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan. Toh jarak ke Jakarta juga sudah bisa melalui jalan tol Cikampek. Atau Sukabumi, sama juga dimungkinkan dengan fasilitas lengkap infrastruktur.

Kota Solo yang letaknya strategis dan ditengah-tengah kota-kota pulau jawa juga bukan mustahil menjadi pusat pemerintahan. Ada bandara internasional, tempat bersejarah, budaya, infrastruktur dan lokasi yang tepat. Tidak ada yang susah dan menjadi “constrain” berarti sejauh kita punya niat berubah. Pemisahan dan pemekaran pusat binis dan pemerintahan juga berdampak adanya pemerataan pembangunan di kota yang digarap. Jangan konsentrasi pembangunan saat ini umumnya hanya di Jakarta dan sekitarnya saja. Konon 60% uang beredar ada di Jakarta, kenapa semua orang berduyun-duyun urbanisasi dan datang ke Jakarta menjadi logis karena memang uangnya ngumpul di sana.

Berikutnya kenapa kita tidak membagi area dan wewenang menteri di berbagai kota. Katakanlah grup menteri ekonomi dan industri ada di Jakarta. Menteri sekretaris dan, polkam di kota pusat pemerintahan tadi. Ada juga yang di Medan, Surabaya atau Mataram. Kenapa tidak, sekarang pan era informatika dan komunikasi dimana untuk melakukan koordinasi kerja tidak harus tatap muka.

Bagaimana kalau presiden kita dilengkapi dengan jaringan internet yang bisa memantau laporan kerja menteri, gubernur dan bahkan bupati. Bagaimana setiap menteri, gubernur, bupati sampai camat ada computer dan internet di mejanya. Setiap hari bisa di update segala tetek bengek masalah yang ada. Tatap muka hanya bila urgent dan sangat mendesak saja. Ya tentunya pengambilan keputusan resmi tetap didokumentasikan dalam hard kopi dan soft kopi, hanya masalah teknis lah. Media jaringan computer digunakan sebagai backbone serta penunjang kelancaran kerja.

Berapa sih jumlah menteri kita, atau jumlah rektor perguruna tinggi kita, atau jumlah professor atau doctor. Bukan mustahil kan bila presiden diskusi via computer dengan menterinya, sekaligus dengan kalangan akademisi atau doctor yang kita miliki. Pernah ada gagasan Indonesia Incorporoted kan, jadi hal ini bukanlah barang baru.

Marilah kita berani mengambil keputusan berbeda bahkan yang selama ini tidak terpikirkan sekalipun. Resiko dan biaya akan selalu ada namun sejauh tindakan buat perbaikan dan kemaslahatan bersama kenapa kita masih harus ragu-ragu melakukannya. Rubahlah mindset, rubahlah mindset, begitu sering kita dengar, maka kita memang harus berubah, termasuk menata ulang fisik media bernegara ini.